Kemitraan Pemerintah dengan Pers, Ibarat Aur dengan Tebing

indonesiasatu, 08 Aug 2019, PDF
Share w.App T.Me
INDONESIASATU.CO.ID:

OPINI - Peranan pers tidak bisa dipisahkan dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam teori pembangunan, pers menjadi salah satu point penting selain pemerintah, pelaku/dunia usaha, akademisi, dan komunitas. Justru itu sebagai salah satu cabang kekuasaan, pers atau media tidak hanya berfungsi sebagai penyalur opini, tetapi ada berbagai fungsi negara yang dijalankan pers. (Bagir Manan)

Fungsi pers sebagai kekuasaan antar lain media komunikasi antar negara (penyelenggara negara dengan publik), sebagai sumber gagasan: baik sebagai pencipta maupun sebagai penyalur gagasan. Sebagai cermin tata kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Sarana kontrol (pengontrol maupun sebagai penyalur kontrol publik). Sebagai pendidik dan pengembangan tanggung jawab sosial serta sebagai komitmen sosial.

Sinergi pemerintah dengan pers dibangun dalam kemitraan yang sejajar. Di satu sisi pers berperan sebagai sosial kontrol pelaksanaan pembangunan, tetapi pers juga butuh informasi perkembangan pembangunan dari pemerintah, sekaligus memberikan harapan serta optimisme kepada masyarakat. Sementara di sisi pemerintah kita butuh sarana untuk menyampaikan pesan pesan pembangunan pada masyarakat luas. Kita sangat mengapresiasi kritikan yang konstruktif dari pers dan kita butuh itu. Tanpa kritik yang sehat dan membangun, rasanya ibarat membawa mobil tanpa rambu lalu lintas.

Kemitraan sejajar antara pemerintah daerah dengan pers selama ini menjadi salah satu kekuatan kami, sehingga hubungan pers dengan pemerintahan di Sumatera Barat dapat berjalan dengan baik. Satu sama yang lain sama sama menghormati fungsi dan tugas masing masing. Satu sama lainnya saling membutuhkan dalam pengertian positif. Kami mengibaratkan sinergi keduanya bagaikan aur dengan tebing. Aur semacam tanaman pelindung agar tebing tidak runtuh, namun aur akan tumbang bilamana tak ada tebing tempat ia tumbuh.

Dinamika perkembangan pembangunan daerah yang begitu pesat di tengah tingginya tuntutan pelayanan publik mendorong pemerintah semakin gencar melaksanakan pembangunan di segala bidang. Di sisi lain di tubuh pers, dinamika dan perkembangannya juga tidak kalah cepatnya. Kami menyadari dinamika dinamika tersebut memunculkan berbagai tantangan tantangan baru. Salah satu yang tak luput dari perhatian kami adalah upaya Dewan Pers berikut organisasi organisasi kewartawanan untuk mendorong terwujudnya pers yang sehat: baik insan pers itu sendiri meliputi para juralis, maupun perusahaan pers nya. Dalam pengamatan kami di pemerintahan, upaya peningkatan kapasitas dan profesionalitas insan pers sangat membantu jajaran pemerintahan.

Kami menyadari juga, bahwa salah satu buah reformasi adalah dengan bermunculannya media media alternatif baru,  baik cetak, elektronik maupun online. Bak cendawan tumbuh, keberadaan media media yang begitu banyak tentu memunculkan persoalan baru, terutama dari sisi bisnis. Berdasarkan UU 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Pers merupakan lembaga bisnis selain sebagai sosial kontrol. Dengan peran tersebut, pers tentu membutuhkan biaya/anggaran untuk menghidupkan perusahaan pers tersebut. Pemerintah daerah sangat merasakan hal tersebut, sehingga dalam kebijakan anggaran di Kehumasan, pemerintah selalu menganggarkan dana kerjasama dengan media. Kita mendorong semua daerah Kabupaten/kota melakukan hal serupa. Nyatanya di daerah-daerah belanja Humas memang lebih banyak diserap untuk belanja media (langganan dan pariwara).

Keterbatasan anggaran pemerintah tak selaras dengan pertumbuhan perusahaan pers yang cukup pesat. Fakta ini memunculkan persoalan bahwa tidak semua media yang tertampung di anggaran pemerintah untuk bekerjasama. Maksud hati memeluk gunung tetapi apa daya tangan tak sampai. Kita ingin seluruhnya bisa tertampung dan terlayani, namun keterbatasan anggaran dan regulasi yang menyebabkan tidak semua bisa terlayani.

Selain kemitraan dengan insan pers dan perusahaan pers, jajaran pemerintahan daerah juga menganggap penting melakukan kemitraan dengan organisasi kewartawanan yang ada di Sumatera Barat seperti PWI, AJI, IJTI dan sebagainya. Organisasi kewartawanan perlu terus kita dorong agar semakin eksis dalam melakukan pembinaan terhadap anggotanya dan proaktif dalam merekrut anggota anggota baru. Harapan kita dengan eksisnya organisasi kewartawanan akan ikut mendorong terciptanya pers yang semakin sehat dan profesional.

Kami menyadari bahwa Dewan Pers mendorong peningkatan kualitas SDM kewartawanan melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW) misalnya, adalah sebuah keniscayaan bagi menuju pers yang profesional dan kompeten. Kami mendorong dan mendukung penuh Bupati dan Walikota yang memberikan dukungan moral kepada para wartawan di daerahnya masing-masing untuk mengikuti Uji Kompetensi Wartawan. Semakin  banyak wartawan yang kompeten, semakin membuat pers jadi sehat dan masyarakat jadi tercerdaskan. Produk pers yang berkualitas tinggi tentu lahir dari tangan para wartawan yang kompeten dan profesional. Insya Allah, untuk peningkatan kapasitas seperti ini kami berada dalam posisi ikut mendorong.

Salah satu upaya kita dalam membina, mendorong pers dan wartawan yang profesional, adalah dengan melahirkan Peraturan Gubernur Nomor 30 tahun 2018 tentang Kerjasama Media Masa. Dalam Pergub tersebut, kita mengatur pola kerjasama dengan media dan kita tidak masuk kedalam ranahnya kebebasan pers. Contohnya saja, salah satu syarat kerjasama media dengan Pemprov Sumbar adalah; penanggungjawab atau Pimred media harus berkompetensi Wartawan Utama. Harus lolos seleksi minimal terferivikasi administratif, wartawan yang ditugaskan di Media Centre Humas harus telah UKW minimal wartawan muda. Dengan adanya aturan ini, walapun ada gejolak dari beberapa media, ternyata menjadi pecut bagi pers yang belum lengkap persyaratannya untuk segera mendaftarkan medianya ke dewan pers, akan ikut kompetensi dan bersegera mengurus badan hukum.

Mungkin ada yang menganggap bahwa Pergub Nomor 30 tahun 2018 merupakan upaya memberangus pers, padahal tidak ada sama sekali hubungannya dengan kebebasan pers. Tapi kami yakin mereka yang beranggapan seperti itu tidak memahami apa yang menjadi dasar tujuan dari lahirnya Pergub tersebut. Bahwa Pergub tersebut justru akan membuat perusahaan pers jadi terdorong untuk menatakelola perusahaannya dengan baik, melengkapi diri dengan berbagai hal yang diamanatkan oleh UU No 40 tahun 1999 serta mempekerjakan wartawan yang kompeten. Jadi sekali lagi tidak ada maksud dari lahirnya Pergub tersebut untuk membuat industri pers menjadi mati dan gulung tikar.  

PENINGKATAN KAPASITAS SDM PERS

Ke depan kita tentu sama sama bertekad kemitraan yang sudah terjalin baik dapat terus ditingkatkan. Tugas pemerintah daerah dalam pembinaan pers harus terus ditingkatan. Pemerintah akan terus mendorong insan insan pers serta perusahaan pers memenuhi standar standar yang telah disepakati dalam dunia pers dan patuh pada regulasi dan aturan yang berlaku di republik ini. Sebab pada akhirnya para wartawan yang profesional dan perusahaan pers yang sehat secara hukum dan bisnis yang mampu berkompetisi dalam persaingan media massa.

Teknologi mungkin tak tertahankan kemajuannya oleh kita, sehingga banyak infrastruktur media berubah luar biasa. Para pengelola media harus menyelaraskan dengan perkembangan teknologi terutama teknologi informasi. Dunia pers kertas secara perlahan mulai tergantikan oleh pers yang  paperless berbasis IT. Bahkan sejumlah pekerjaan produksi mungkin saja akan tergantikan oleh mesin atau robot di masa datang. Tetapi saya yakin kontens atau cara menyusun kontens media yang berbasis penulisan dan pikiran, tentu tidak akan pernah tergantikan oleh mesin atau robot. Pekerjan itu masih saja akan dilakukan oleh manusia yang bernama wartawan itu.

Yang jadi soal tentu bagaimana agar dari waktu ke waktu kualitas tetap menjadi keunggulan dari produk media.  Untuk itu para wartawan harus terus diasah dan tingkatkan kemampuan sumber daya manusia nya. Wartawan yang tidak profesional dikhawatirkan tidak hanya merugikan insan pers atau perusahaan tempat ia bekerja, tetapi juga merugikan daerah. Justru itu tugas kita bersama: organisasi kewartawanan, perusahaan pers dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas insan pers tersebut. Kegiatan atau proses jurnalistik sepertinya sederhana tetapi proses tersebut dapat dilakukan dengan baik apabila wartawannya memahami ilmu jurnalistik.

Pengaruh global, telah menempatkan pers sebagai salah satu industri yang sexy. Sebuah industri tentu tidak akan terlepas dari berbagai kepentingan. Berbagai kepentingan terhadap perusahaan pers, menimbulkan berbagai bias dalam publikasi. Intervensi owner terhadap output pemberitaan adalah sesuatu hal yang lazim terjadi. Memang benar secara langsung suatu lembaga atau seseorang tidak bisa mengatur berita yang keluar dari media, namun biasanya sang pemilik media akan bisa dipengaruhi oleh lembaga tersebut. Apalagi jika pemilik media telah masuk dalam pusaran politik dan menjadi pendukung salah satu kandidat, maka indepedensi sebuah media akan sangat diragukan.

PERANAN PEMDA DALAM MENCIPTAKAN MEDIA YANG PROFESIONAL DI SUMBAR

Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa industri pers telah menjadi sebuah pilihan yang menarik. Kenapa tidak? Sebagai perbandingan saja, bahwa di Sumbar ada 19 Kabupaten dan Kota. Jika masing-masing Kabupaten Kota minimal 1 miliar saja dana publikasinya, artinya telah ada 19 Miliar dana untuk media. Belum lagi anggaran dari BUMN, BUMD. Setidaknya untuk sumbar, minimal satu tahun telah tersedia anggaran sebesar 30 miliar untuk media. Tentu ini sebuah peluang industri yang menjanjikan. Ini hanya gambaran di Sumbar, bandingkan dengan provinsi lain yang punya alokasi anggaran lebih besar.

Seiring dengan besarnya anggaran untuk media, maka bermunculanlah ratusan media online.  Mereka tumbuh tanpa melalui proses yang sesuai dengan kaedah pers. Kadang hanya dengan modal 500 ribu rupiah, mereka telah membuat sebuah portal wordpress dan telah mengaku sebagai sebuah media massa. Padahal mereka hanya copy paste dari berita yang telah ada dari media lain. Esensi jurnalistik mereka tidak faham, apalagi etikanya. Mereka pun telah mengaku juga sebagai wartawan.

Hal ini menimbulkan persoalan yang cukup pelik. Kadang mereka bikin berita sendiri tanpa tahu dengan 5 W + 1 H. Bahasa yang digunakanpun kadang membuat kita risih karena banyak yang tidak patut. Yang membuat kita gundah adalah, karena mereka banyak (lebih kurang 800an media online di Sumbar), sebahagian masyarakat percaya kepada berita yang mereka buat. Padahal berita mereka tidak melalui investigasi, konfirmasi dan klarifikasi serta tidak lahir dari ruang redaksi. Dilain fihak, media yang benar, beritanya tertutup oleh berita media yang belum terverifikasi, karena jumlah mereka yang sedikit.

Untuk mengatasi hal tersebut, kami mempunyai kiat dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang bagaimana sistem kerjasama antara pemerintah provinsi dengan media. Kami tidak menghalangi berita, kami hanya mengatur bagaimana sistem kerjasama.

Tujuan Pergub tersebut salah satunya adalah mendorong media dan wartawan untuk profesional. Media harus berbadan hukum, penanggungjawabnya harus wartawan dengan kompetensi utama, punya kantor, SIUP, TDP dan lain-lain. Walaupun sempat kami di demo, namun demi menghargai profesionalitas media dan dunia  kewartawanan, kami jalan terus.

Jadi, pemerintah daerah tidak ada upaya menghalangi kebebasan dan kemerdekaan pers, justru dengan terbitnya Pergub No. 30 tahun 2018 tersebut, kami mendorong pers yang bebas dan bertanggung jawab. Perusahaan pers akan berupaya profesional melengkapi persyaratan administratifnya, wartawannya ditantang agar menjadi wartawan yang berkompeten melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

Pemerintah daerah butuh pers. Pers adalah mata dan telinga kami. Pers adalah sahabat kami. Tanpa pers kami kehilangan sahabat yang mau mengingatkan kami. Jangan biarkan kami jalan sendiri tanpa pengawalan pers. Kami butuh kritik, kami butuh sahabat yang mau ingatkan kami. Tetapi tentu saja pers yang penuh etika dan bermartabat. Agar pers bermartabat, jadilah pers yang profesional, jadilah wartawan yang berkompeten.

 

Padang, November 2018

 

Oleh: Jasman (Kepala Biro Humas Setda Prov Sumbar)

*Dimuat pada Jurnal Dewan Pers Edisi 18 November 2018

 

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu