Renah Indojati, Apa kabar?

jasman, 04 Aug 2019, PDF
Share w.App T.Me
INDONESIASATU.CO.ID:

Batangkapeh - Tokoh masyarakat Indopuro, Tapan dan Lunang Sulaut khusus para elitnya, untuk beberapa tahun kedepan harus bersabar menunggu melihat darahnya menjadi kabupaten baru atau kabupaten hasil pemekaran dari daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Pasalnya sampai saat ini Presiden Jokowi belum akan mencabut morotarium (penundaan dalam waktu yang tidak ditentukan) pembentukan Daerah Otonomi Baru, di Tanah Air.

Morotarium mulai diberlakukan sejak pemerintahan SBY, mengingat masifnya pemekaran daerah yang terjadi di era reformasi sejak diberlakukannya UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini sendiri telah direvisi sebanyak empat kali dengan nama yang sama, menjadi UU No 32/2004, UU No 23/2014, dan terakhir UU No 9/2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Jika di tahun 1999 Indonesia hanya memiliki 26 provinsi dan 293 kabupaten/kota, dalam rentang waktu 15 tahun jumlah tersebut kini menjadi 34 provinsi dan 508 kabupaten/kota.

Banyaknya Daerah Otonom Baru (DOB) yang berhasil lahir telah menjadi stimulus bagi daerah lain untuk ikut menuntut pemekaran.

Hingga saat ini, meskipun moratorium sedang berjalan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bahkan telah menerima sebanyak 314 usulan pemekaran daerah setingkat provinsi dan kabupaten/kota dari seluruh Indonesia.

Satu dari 314 daerah yang mengusulkan itu adalah Kabupaten Pesisir Selatan.

Para elit di Indopuro, Tapan dan Lunang Silaut, bersama Pemda Pesisir Selatan telah jauh hari mengusulkan daerah mereka dimekarkan, bahkan usulannya sebelum dikeluarkan moratorium oleh Pemerintahan SBY.

Namun karena pemekaran kabupaten yang berlebihan dapat mengacam integrasi NKRI. Kebijakan pemekaran daerah juga akan menimbulkan beban anggaran bagi pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), maka Pemerintahan SBY pada waktu itu mengeluarkan morotarium terhadap usulan pembentukan DOB.

Kemudian baru baru ini Presiden Jokowi pada rapat terbatas kabinetnya, telah membahas pula rencana pemindahan ibukota negara dari Jakarta.

Rencana pemindahan Ibu Kota Negara ini, akan menguburkan usulan 314 DOB yang telah masuk ke Kementrian Dalam Negeri. Alasannya selain keterbatasan dana pemerintah pusat untuk menganggarkan DAU dan DAK untuk kabupaten baru melengkapi infrastruktur yang ada juga Pemerintah harus menganggarkan dana yang banyak untuk mempresos persiapan pemindahan ibu kota negara. Alasan ini yang membuat usulan DOB baru “tertimbun” di Kemendagri.

Masih adakah solusi yang dapat diberlakukan untuk merealisasikan keinginan para elit di daerah menjadikan daerahnya sebagai DOB?

Masih ada, kalau pemerintah dan rakyatnya memiliki komitmen yang kuat untuk memekarkan dearahnya.

Berdasarkan keterangan dari Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni Dt Bandobasau yang ia peroleh dari Dirjen Otda, untuk pemekaran kabupaten ini Kementerian Dalam Negeri akan menganbulkan daerah induk yang mampu degan dana APBDnya membangun insfrastruktur di kabupaten baru.

Petanyaannya, apakah mampu Kabupaten Pesisir Selatan melengkapi seluruh fasilitas insfrastruktur di kabupaten yang baru itu.

“Iko nan bedo menjawabnyo,” kata Hendrajoni yang gigih bertanya kepusat memperjuangkan DOB yang telah memiliki nama Kabupaten Renah Indojati itu secepatnya bisa terealisasikan.

“Kenapa bedo?” Ya karena APBD Pesisir Selatan, dengan 600 Miliar yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan fisik itu jelas tak mungkin bisa di drop seluruhnya untuk membangun Indopuro Tapan dan Lunang.

Impossible, jika itu dilaksanakan, pasti DPRD Pesisir Selatan tak akan mau mengesahkan RAPBD Pesisir Selatan jika semua dana digelontorkan untuk membangun melengkapi persiapan kabupaten baru itu.

“Kalaupun pihak legislatif OK, tapi masyarakat yang ada di Kabupaten induk, pasti akan heboh,” ujar mantan polisi berpangkat dua Kembang Melati ini.

Lantas apa yang kini bisa dilakukan oleh Pemda Pesisir Selatan?

Kebut pembangunan berbagai insfrastruktur jalan, kesehatan dan perkantoran dengan dana APBD. Ini yang tengah diupayakan oleh Hendrajoni.

Di Tapan Pemda Pesisir Selatan telah membangun Kantor Perwakilan Pemda Pesisir Selatan, jadi kalau selama ini yang dikeluhkan adalah jauhnya jarak berurusan ke kantor bupati, dengan didirikannya Gedung Kantor Perwakilan Pemda Pessel, masyarakat tak perlu lagi datang berurusan ke Painan.

Begitu jaga disektor kesehatan, Pemda Pessel telah membangun Rumah sakit Tyipe D untuk melayani warga di kecamatan kecamatan yang terletak di ujung selatan dari Kabupaten Pesisir Selatan ini.

Dari uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa untuk 5 tahun kedepan siapapun orangnya yang menjadi bupati Pesisir Selatan, sudah dapat dipastikan untuk menjadikan Renah Indojati sebagai DOB, kata orang kampung saya sebatas daydream only.  Tentunya selagi pemerintah belum mencabut moratorium itu.

Kalau ada nanti calon bupati yang mengatakan dia bisa menjadikan mimpi disiang hari menjadi kenyataan, itu hanya perkataan “ngibul doank”. Bagi seorang politikus apa yang tak bisa dibuat, semua bisa, tapi kita harus ingat namanya janji politik.. ” Janji biaso mungkie, titian biaso lapuak. Yang benarnya bukan begitu, tapi inilah yang benar; janji binaso mungkia titian binaso kalau lapuak”

“Sakali mungkie salamo hiduik urang tak kapicayo“.

(****)

Catatan: Dian Ratna Sari (Menyoal Moratorium pemekaran Daerah) pusat penelitian politik.


Disadur dari: Pilarbangsanews.com

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu